Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban dalam meningkatkan potensi peternakan di tengah masyarakat mulai bergeliat. Sedikitnya, tiga dari 20 kecamatan di Tuban ditunjuk sebagai pilot project atau percontohan untuk Sentra Peternakan Rakyat (SPR) khususnya ternak sapi.
Gedung Baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten telah selesai proses pengerjaannya, dan tinggal menunggu waktu untuk segera bisa ditempati. Namun, meski sudah jadi tetap hasil laporannya harus disampaikan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Wahana Wisata Pantai Sowan yang dalam pengelolaannya merupakan milik Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Jatirogo sebentar lagi akan dikelola bersama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban. Sebab, pada hari Selasa (26/4/16) pagi telah dilakukan dengar pendapat antara KPH Jatirogo dengan Pemkab yang difasilitasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban yang dipimpin langsung oleh Komisi B.
Sejak tahun 2002 sampai tahun 2015, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban mencatat sebanyak 856 rambu-rambu lalu lintas yang sudah rusak ataupun hilang.
Meningkatnya jumlah angka penderita Demam Berdarah (DB) di Kabupaten Tuban akhir-akhir ini membuat Pemkab harus melakukan upaya intensif untuk menanggulangi penyakit yang membahayakan tersebut. Diketahui beberapa hari lalu tepatnya pada Kamis 14 April 2016 tiga anak menjadi korban DB secara bersamaan dan diwarawat di RSUD Dr.R.Koesma Tuban.
ajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban mengadakan rapat koordinasi dan mediasi bersama pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Yos Sudarso (Kawasan pantai Boom) dan tempat khusus parkir Kebonsari, Selasa (19/4/2016).
Diantara banyak kabupaten/kota di Indonesia yang rata-rata telah memiliki Badan Narkotika, ternyata masih belum berlaku di Kabupaten Tuban. Sebab, Bumi Wali, sebutan akrabnya, hingga kini belum terdapat elemen khusus di bawah pemerintahan yang menaungi "perang" terhadap narkoba.
Pemerintah Kabupaten Tuban dianggap berhasil, apabila telah selesai melakukan pembangunan infrastruktur di pedesaan. Hal tersebut dikemukakan oleh ketua DPRD Kabupaten Tuban, Miyadi, saat mengikuti pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2016, di Pendopo Kridha Manunggal, Kabupaten Tuban, selasa (29/3/2016).
Pembangunan Jalur Lingkar Selatan (JLS), sebagai pengurai lalu lintas di Jalur Pantura Tuban, masih terganjal pembebasan lahan. Belasan pemilik lahan masih enggan melepaskan tanahnya, lantaran tidak ada kesesuaian harga dengan pemerintah, Rabu (16/3/2016).
Pembebasan lahan untuk keperluan pembangunan Jalur Lingkar Selatan (JLS), atau ring road, di Kabupaten Tuban masih menyisakan satu desa.
