Audiensi dengan DPRD Tuban, PKL dan Pemkab Cari Jalan Tengah Soal Relokasi
Suasana di kawasan wisata religi Sunan Bonang Tuban belakangan ini jadi hangat bukan karena cuaca, tapi karena persoalan yang dihadapi para pedagang kaki lima (PKL).
Suasana di kawasan wisata religi Sunan Bonang Tuban belakangan ini jadi hangat bukan karena cuaca, tapi karena persoalan yang dihadapi para pedagang kaki lima (PKL).
Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Tuban mulai menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dengan menggandeng Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.
Dalam beberapa pekan terakhir, marak laporan mengenai minyak goreng dengan takaran yang tidak sesuai, yang menjadi perhatian luas di masyarakat, mulai dari ibu rumah tangga hingga media sosial.
Anggota DPRD Kabupaten Tuban, Luqmanul Hakim, mendesak pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk segera mengambil langkah konkret dalam menstabilkan harga pangan selama Ramadan.
Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Tuban menggelar audiensi dengan Komisi IV DPRD Tuban pada (11/02) untuk membahas evaluasi pelayanan kesehatan di sejumlah fasilitas kesehatan (faskes) yang dinilai masih perlu perbaikan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Tuban, Asep Nur Hidayatullah, mengingatkan jajaran tenaga kesehatan dan pelayanan di Puskesmas Plumpang untuk segera berbenah setelah ramainya kritik masyarakat terkait pelayanan di puskesmas tersebut yang viral di media sosial pekan lalu, Rabu (22/1/2025).
DPRD Tuban meminta agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dipersiapkan dengan baik. Hal ini bertujuan agar pada uji coba tahap kedua, pemerintah pusat dapat menunjuk Tuban sebagai salah satu daerah pelaksana, menyusul kabupaten tetangga seperti Bojonegoro dan Lamongan yang telah memulai lebih dulu.
Banjir bandang melanda Desa Rengel dan Maibit, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, pada Sabtu (4/12/2025) sore.
Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), Komisi 3 DPRD Kabupaten Tuban melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Baru Tuban, Jumat (20/12/2024).
Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita, menyatakan penolakan tegas terhadap rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk tidak memberikan subsidi BBM kepada driver ojek online (ojol).